Peserta aktif program Jamkesmas atau JKA (setiap Kabupaten/Kota 10 orang dan Balanja Aceh (APBA), yang pada tahun ini merupakan tahun kedua. Pelaksanaan JKA, yang di lapangan sering disingkat “manlak”. schemes (Askes insurance for civil servants, Jamkesmas. insurance for poor egories/OQ/manlak-jkn-bpjs-kesehatan. Accessed 5 May ;10(1) 24 of , BPJS would replace a number of social security patterns of JAMKESMAS members in hospital Insurance (Manlak; ) it is emphasized that.

Author: Mazukasa Vulabar
Country: Croatia
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 13 December 2016
Pages: 395
PDF File Size: 2.80 Mb
ePub File Size: 9.76 Mb
ISBN: 127-4-20693-535-8
Downloads: 19738
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Migore

Penyiapan pergub dimaksud hendaknya mempertimbangkan aspek sinkronisasi dan harmonisasinya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya tentang jaminan kesehatan dan jaminan sosial, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Model pemungutan iuran asuransi kepada peserta yang wajib bayar karena bukan penerima bantuan iuran dapat ditetapkan dalam regulasi daerah berbentuk Peraturan Gubernur dengan mempertimbangkan, memodifikasikan, dan mengembangkan dari model pemungutan iuran asuransi sosial yang telah ada, termasuk rancangan Perpres Jaminan Kesehatan.

Sedangkan daerah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah tersebut dapat menetapkan standarnya sendiri dengan catatan tidak boleh kurang dari standar minimum nasional tersebut.

Metode Pendekatan dan Pengumpulan Data Penelitian ini akan mengkombinasikan pendekatan penelitian hukum normatif, komparatif, dan sosiologis. Model nanlak iuran asuransi kepada peserta yang wajib bayar karena bukan penerima bantuan iuran dapat ditetapkan dengan mengkombinasikan berbagai program jaminan sosial kesehatan nasional yang ada dengan menetapkan dalam regulasi daerah berbentuk Peraturan Gubernur.

Pemilihan alternatif model tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta JKA. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan menjamin kecukupan dana melalui APBA untuk tahun mendatang dan menyelenggarakan sistem pengelolaan dana yang lebih permanen dan fleksibel serta produktif melalui pembentukan badan penyelenggara di daerah dalam bentuk BLUA sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumber Pendanaan Pendanaan kesehatan dapat bersumber dari berbagai pihak yang satu sama lainnya perlu diintegrasikan di bawah satu sistem.

Manlak jamkesmas 2011 pdf

Hal ini menimbulkan jalur birokrasi yang lebih panjang. Alternatif lainnya ke depan dapat juga program nasional dijadikan tugas pembantuan kepada daerah, dengan penyelenggaran di daerah, sementara sumber pendanaan berasal dari pusat.

Namun, kemudian muncul program nasional Jampersal sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih program dan pembiayaan persalinan. Dengan demikian, asuransi sosial merupakan salah satu metode penyelenggaraan jaminan sosial.

Sebuah IntroduksiJakarta, Rajawali Pers.

Demikian juga dana pelayanan darah Jamkesmas 201 rendah daripada yang dibayar JKA, dalam hal ini sesuai manlak sisanya dapat dibayar dengan dana JKA. Dalam hal ini dapat disediakan pusat informasi disetiap unit layanan pusat pengaduan masyarakat dalam bentuk call center dan alamat situs internet website JKA.

Dalam hal ini pusat dapat memberikan arahan dalam hal standar minimum bentuk organisasi, organ, serta ruang lingkup tugas cakupannya. Perlu adanya optimalisasi dalam pemanfaatan kewenangan Pemerintah Aceh yang ada dalam penyelenggaraan JKA menuju penyelenggaraan jaminan kesehatan dasar yang berkualitas untuk seluruh penduduk Aceh.

Alternatif Model Pemungutan Iuran a. Pendanaan kesehatan dapat bersumber dari berbagai pihak yang satu sama lainnya perlu jamkesmad di bawah satu sistem.

Di samping sumber pembiayaan yang berbeda yaitu JKA dengan APBA dan Jamkesmas dengan APBN, akibat perbedaan ketentuan isi pedoman pelaksanaan terdapat perbedaan di dalam metode perhitungan pembiayaan kesehatan tersebut. Salah satu persoalan penting dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan JKA dan Jamkesmas adalah terkait pembayaran honorarium.

Manlak jamkesmas pdf – |christophe mae beat box|

Manoak dana Jamkesmas ditanggung Pemerintah Pusat, yang penggunaannya dibatasi hanya untuk penduduk miskin saja sesuai dengan manlak yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan tersebut. Sumber Hukum dan Pokok Pengatura n. Di sinilah letak pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan yang ada di daerah dengan di pusat.

Pengaturan dimaksud hendaknya dalam bentuk peraturan gubernur. Integrasi Program antara Pusat dan Daerah. Sebaliknya sebagian kecil yang lain menjawab tidak baik. Sabtu, 11 Februari JKA. Perbedaan ketentuan isi pedoman pelaksanaan lainnya adalah terkait standar pelayanan dan jenis serta harga obat.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menjawab semua 0211 penelitian yang ada, pendekatan yuridis komparatif secara khusus digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian kedua, sedangkan pendekatan yuridis sosiologis terutama digunakan untuk menjawab pertanyaan ketiga di atas. In particular, this research provides finding: It is recommended to furthur regulate JKA on beneficiary, premium, and methods of collection payment in form of a governotorial decree.

Namun, di dalam pelaksanaan program JKA saat ini terdapat berbagai persoalan terutama di dalam pelayanan. Walaupun demikian dalam praktek terdapat beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan JKA ini, terutama pada unit-unit pelayanan kesehatan yang ada.

UUPA inilah yang merupakan dasar hukum utama otonomi khusus Aceh di bidang kesehatan yang berlaku sekarang. Pergub demikian penting untuk dapat dijadikan dasar hukum danpedoman dalam melakukan pemungutan iuran pada peserta yang masih mengiur. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia HAM yang juga dijamin dalam peraturan perundang-undangan terkait, baik secara nasional maupun secara internasional universal. Jenis program jaminan yang palinng tua dan penting adalah jaminan sosial kesehatan.

Posting Mannlak Baru Beranda. Dalam hal ini melalui alokasi untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pemerintah pusat misalnya melakukan pendanaan jamkesmas.

Jaminan sosial merupakan salah satu hak asasi manusia. Badan Penyelenggaraan yang Melakukan Pemungutan Iuran Belum Jelas UU SJSN sebagaimana telah dirubah dengan Putusan MK RI memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan atau mendirikan sendiri badan penyelenggara jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan sosial di daerah, asalkan terdapat kaitan integrasi dengan program nasional di pusat.

Sebagian besar responden ketika ditanya kesan terhadap layanan petugas, dokter, dan lain-lain menjawab baik. Ketentuan pelaksanaan tersebut menurut QAK dibuat dalam bentuk Pergub. Jamkesmad dan Analisis Data Seluruh data yang terkumpul akan dipilah berdasarkan pokok permasalahan atau pertanyaan penelitian yang akan diberikan jawabannya.